Film dokumenter "Dirty Vote" tayang pada Minggu (11/2) ini, dapat diakses melalui akun YouTube Dirty Vote. Film ini membawa pendekatan eksplanatori, disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Menurut siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, ketiganya menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk memenangkan pemilu, meskipun hal tersebut merusak tatanan demokrasi. Dalam film tersebut, mereka memaparkan fakta dan data yang mendukung argumen mereka.

Bivitri Susanti menggambarkan "Dirty Vote" sebagai rekaman sejarah tentang kerusakan demokrasi di Indonesia. Film ini membahas dua hal utama, yakni pentingnya tidak hanya melihat hasil pemilu tetapi juga prosesnya, serta penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme yang merusak demokrasi.

Feri Amsari menegaskan bahwa esensi pemilu adalah cinta pada tanah air. Ia menyatakan bahwa membiarkan kecurangan pemilu sama dengan merusak bangsa Indonesia. Ia juga menyoroti batas-batas kekuasaan dan pentingnya pemerintahan yang bekerja demi kepentingan rakyat.

Film ini merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono, yang sebelumnya telah menyutradarai beberapa film dokumenter seputar pemilu dan politik di Indonesia. "Dirty Vote" menjadi refleksi di masa tenang pemilu dan diharapkan dapat mengedukasi publik.

Berbeda dengan film-film sebelumnya yang diproduksi di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, "Dirty Vote" melibatkan kolaborasi lintas Civil Society Organization (CSO). Film ini juga didukung oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam riset kecurangan pemilu.

Film "Dirty Vote" telah menarik perhatian publik, terutama dengan rencana Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran untuk menggelar jumpa pers terkait film ini. Jumpa pers dijadwalkan dilakukan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, dengan harapan untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas kontroversi yang muncul.