Tom Lembong, yang merupakan Co-Captain dari Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), mengungkapkan penyesalannya atas keterlibatannya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyoroti kegagalan strategi ekonomi yang dijalankan pada masa pemerintahan tersebut.

Pernyataan kontroversial ini dilontarkan oleh Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta. Ia menyatakan bahwa semakin dalam dia mempelajari data ekonomi, semakin sedih dan prihatin dirinya. Ia juga mengaku memiliki rasa sesal yang besar karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan tersebut, terutama saat menjalankan strategi ekonomi yang dinilainya tidak berhasil.

Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Kabinet Kerja 2014-2019. Menurutnya, salah satu kegagalan yang terjadi adalah tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam jumlah kelas menengah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Ia membawa data yang menunjukkan penurunan penjualan sepeda motor dari tahun ke tahun sebagai salah satu indikator. Hal ini, menurutnya, menggambarkan stagnasi bahkan penurunan dalam kelas menengah. Tom Lembong juga menyebutkan bahwa pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik juga mengalami penurunan yang serupa.

Tom Lembong mengkritik fokus kebijakan ekonomi pada masa tersebut yang terlalu berorientasi pada investasi, terutama investasi yang masuk ke sektor padat modal seperti pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, hanya sebagian kecil dari investasi tersebut yang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Tom Lembong menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan perkembangan sektor jasa, yang menurutnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Ia menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi ke sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan properti.

Dengan pandangannya yang kritis terhadap kebijakan ekonomi masa lalu, Tom Lembong menyoroti perlunya perubahan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.