Jakarta – Program susu gratis yang digagas oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadapi kritik tajam setelah terungkap bahwa susu ikan mungkin akan digunakan sebagai alternatif pengganti susu sapi. Kritikan ini menyoroti sejumlah masalah terkait implementasi dan substansi dari program tersebut.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 11 September 2024, mengakui bahwa ia belum memantau detail mengenai penggunaan susu ikan dalam program ini. "Saya jujur aja belum monitor soal susu ikan ini. Mungkin susu mengandung ikan, seperti susu kedelai, tapi ikan kan nggak menyusui," ujar Sudaryono. Pernyataan ini menunjukkan kurangnya transparansi dan persiapan dalam program yang seharusnya memiliki rencana yang jelas.

Program makan bergizi yang diusung bertujuan untuk menyediakan protein yang cukup bagi anak-anak, namun adanya kebijakan larangan impor susu dan daging telah menciptakan kekacauan. Pihak Kementerian Pertanian mengklaim akan mendatangkan 1,3 juta ekor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi proses ini memerlukan waktu dan tidak segera dapat menyelesaikan masalah kekurangan susu dan daging. "Selama proses tersebut, kami akan mencari cadangan protein dari sumber lain," kata Sudaryono. Namun, substitusi dengan susu ikan—yang tidak umum dikenal dan belum terbukti seefektif susu sapi dalam memenuhi kebutuhan gizi—menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan keberterimaan produk tersebut di kalangan masyarakat.

Inovasi susu ikan, yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan produk baru yang diolah dari ikan menjadi hidrolisat protein ikan (HPI). Meskipun produk ini menawarkan diversifikasi sumber protein, penerima manfaat program susu gratis mungkin menghadapi tantangan dalam menerima susu ikan sebagai pengganti susu sapi. "Kami mempertimbangkan produk alternatif seperti susu ikan, tetapi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan gizi masih diragukan," kata Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Sis Apik Wijayanto.

Program ini seharusnya menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat menghadapi tantangan kekurangan gizi dengan solusi yang terencana dan berbasis bukti. Namun, penggunaan susu ikan sebagai substitusi mengindikasikan kurangnya perencanaan matang dan pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, ketidakpastian mengenai kualitas dan manfaat susu ikan dibandingkan susu sapi dapat menambah keraguan publik terhadap keberhasilan program ini.

Dalam situasi di mana transparansi dan persiapan yang matang sangat penting, terutama dalam program yang menyangkut kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, kurangnya informasi dan kejelasan mengenai susu ikan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap gizi yang memadai. Program susu gratis harus segera memperjelas strategi dan memastikan bahwa setiap alternatif yang diusulkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat.

Program susu gratis ini, meskipun masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut, merupakan contoh komitmen pemerintah untuk beradaptasi dan menemukan solusi yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apresiasi layak diberikan atas usaha tersebut, yang menunjukkan niat tulus untuk memperbaiki kesehatan anak-anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui kebijakan yang terencana dan berani.