KonotasiNews.

KonotasiNews.

Menyajikan Berita Berimbang. Menerapkan Kaidah-Kaidah Dan Kode Etik Jurnalistik. Mengedepankan Nilai-Nilai Nasionalisme Demi Persatuan Dan Kemajuan Republik Indonesia.

  • Zucchini Noodles: Menikmati Masakan Rumahan, Mie Sehat Tanpa Gluten
  • Scallops Goreng dengan Saus Vanilla ala Napa dan Sonoma
  • Ayam Oseng Bawang Krispi: Paduan Lezat Oseng Bawang dan Ayam Goreng Renyah
  • Ube Brulee: Dessert Eksklusif dengan Sentuhan Ubi Ungu
  • Jalangkote Makassar: Petualangan Kuliner di Tanah Sulawesi
  • Sushi Crepes: Dessert Unik yang Menyajikan Kelezatan Crepes dan Whipped Cream
  • Burrata Manis dan Pedas: Kelezatan Creamy dengan Sentuhan Jeruk dan Kuah Madu
  • Summer Fruit Salad: Camilan Sehat dan Segar!

Get In Touch

Presiden Jokowi Mengubah Jaminan Kesehatan untuk Pekerja PHK: Apa yang Berubah?

KonotasiNews, Presiden Jokowi Mengubah Jaminan Kesehatan untuk Pekerja PHK: Apa yang Berubah?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini memberikan perlindungan kesehatan bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebuah langkah progresif dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi pekerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa peserta pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami PHK akan tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan selama paling lama 6 bulan sejak di-PHK, tanpa perlu membayar iuran. Hal ini memberikan kepastian bagi para pekerja yang terkena dampak PHK untuk tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang diperlukan.

Adapun bukti PHK dapat berupa tanda terima laporan PHK dari dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, perjanjian bersama, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal perselisihan PHK masih dalam proses penyelesaian, pemberi kerja dan pekerja tetap diwajibkan membayar iuran sampai adanya putusan PHK yang berkekuatan hukum tetap.

Bagi peserta PPU yang mengalami PHK dan membutuhkan pelayanan rawat inap, manfaat jaminan kesehatan akan diberikan berupa pelayanan kelas rawat inap standar atau di ruang perawatan kelas III untuk rumah sakit yang belum menerapkan kelas rawat inap standar. Selain itu, bagi peserta yang telah bekerja kembali setelah PHK, wajib memperpanjang atau melanjutkan status kepesertaannya.

Namun, bagi peserta PPU yang mengalami PHK dan tidak mampu bekerja kembali, mereka memiliki opsi untuk melaporkan diri beserta keluarga ke dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk didaftarkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini memberikan jalan bagi mereka yang memerlukan perlindungan kesehatan meskipun telah mengalami PHK dan belum mampu kembali bekerja.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja yang mengalami PHK serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui jaminan kesehatan yang lebih inklusif.

img
Author

KonotasiNews

0 Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *