Dari dalam kawasan Danau Toba, terdengar teriakan keras dari puluhan masyarakat yang menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan yang dinilai sebagai perusak lingkungan. Teriakan ini datang dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT TPL, yang terdiri dari 36 komunitas adat.

Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan 'Selamatkan Bumi dari Krisis Iklim', sementara ketua aliansi, Anggiat Sinaga, menegaskan bahwa masyarakat adat di Tanah Batak telah hidup selaras dengan alam, menjaga tanah adat dengan bijaksana, dan memegang teguh nilai-nilai budaya.

Namun, kehadiran PT TPL selama lebih dari 30 tahun di Tanah Batak telah merampas hak-hak masyarakat adat dan menghancurkan sumber-sumber hidup mereka. Hutan adat yang dulu menjadi sumber kehidupan kini telah digantikan oleh pohon eukaliptus yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Anggiat menegaskan bahwa masyarakat adat harus mendapat dukungan atas upaya perlindungan bumi yang semakin terpuruk. Namun, dalam perjuangan mereka, mereka dihadapkan pada diskriminasi, kriminalisasi, dan terputusnya akses terhadap wilayah adat mereka.

Oleh karena itu, aliansi ini menuntut transparansi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi generasi mendatang. Mereka menegaskan pentingnya pencabutan izin PT TPL dari Tanah Batak, pembebasan tanah adat, dan penghentian intimidasi terhadap masyarakat adat.

Aksi ini menjadi suara keras dari masyarakat adat, menyerukan perlindungan lingkungan kawasan Danau Toba dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup selaras dengan alam serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.