Para pemimpin G7 mengadakan pertemuan virtual untuk menegaskan dukungan mereka terhadap Ukraina dalam konflik yang telah memasuki tahun kedua dengan Rusia pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Namun, dalam pertemuan tersebut, mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang hubungan bisnis antara Tiongkok dan Rusia.

Menanggapi keluhan tersebut, para ahli Tiongkok menegaskan bahwa sikap netralitas Tiongkok dalam krisis Ukraina adalah tindakan yang wajar, dan bahwa G7 tidak memiliki kewenangan untuk mengkritik kebijakan luar negeri independen negara lain. Mereka menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak untuk mengembangkan hubungannya dengan Rusia dan negara-negara lain, serta menekankan bahwa netralitasnya seharusnya dihargai oleh Barat.

Ahli Tiongkok juga menyoroti bahwa Tiongkok bukanlah alasan bagi kegagalan Barat dalam merusak Rusia melalui sanksi, dan bahwa keluhan G7 terhadap Tiongkok hanya mengekspos kelemahan dan kegagalan mereka sendiri. Terkait dengan transfer bisnis antara Tiongkok dan Rusia, mereka menilai keluhan G7 sebagai tidak konsisten dan tidak adil, serta menekankan bahwa perdagangan antara kedua negara tersebut adalah hal yang wajar dan tidak bisa disalahkan.

Dalam konteks konflik Ukraina, beberapa anggota G7 telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Ukraina sebagai tanda dukungan mereka. Namun, kekhawatiran meningkat tentang keberlanjutan dukungan tersebut, terutama karena adanya pembagian pendapat di kalangan pemimpin Barat tentang langkah apa yang seharusnya diambil selanjutnya.

Seiring konflik Ukraina memasuki tahun kedua, tantangan baru muncul bagi para pemimpin Barat, yang harus mempertimbangkan tidak hanya aspek militer dan politik dari konflik tersebut, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan dukungan publik di negara mereka masing-masing. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam menghadapi krisis geopolitik yang sedang berlangsung.