Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, memberikan klarifikasi terkait perkembangan judicial review yang sedang berlangsung sebagai tanggapan terhadap protes Inul Daratista dan Hotman Paris terkait rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

Dalam sebuah wawancara dengan Liputan6 SCTV, Sandiaga Uno menjelaskan bahwa permohonan judicial review terkait rencana kenaikan pajak hiburan telah diajukan oleh 22 pemohon dari berbagai daerah pada 3 Januari 2024 dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Januari 2024.

"Permohonan ini saat ini masih dalam proses di MK dan menunggu jadwal sidang. Kami mengajak untuk menghentikan polemik, karena pemerintah saat ini sedang menangani melalui jalur MK dan tentunya kita hormati proses hukum," ungkap Sandiaga Uno.

Menteri Uno menekankan bahwa pemohon dalam judicial review ini terdiri dari asosiasi usaha spa yang berdomisili di berbagai kota seperti Jakarta, Bali, Bandung, dan Depok.

Menyikapi kekhawatiran Inul Daratista tentang kondisi industri hiburan yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi, Sandiaga Uno membuka ruang diskusi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak tanpa memberatkan pelaku usaha.

"Tak ada niat buruk pemerintah untuk menghancurkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi harus menciptakan kondisi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Saya ingin penguatan sektor ini malah membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," tegas Sandiaga Uno.