KonotasiNews - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana, mengimbau kepada tenaga kesehatan dan dokter di wilayahnya untuk tidak melakukan aksi mogok kerja dalam menyuarakan keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang baru.

"Tadi bersama telah didengarkan aspirasi dari para dokter, apoteker, perawat, dan bidan mengenai keberatan mereka atas poin-poin yang tercantum dalam RUU Kesehatan," ujar Reihana dalam konferensi pers di Bandarlampung, pada hari Kamis.

Reihana meminta para dokter dan tenaga kesehatan di daerahnya untuk tetap fokus menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Saya meminta dengan sangat kepada rekan-rekan dokter, perawat, apoteker, dan bidan untuk tetap memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam situasi saat ini," katanya.

Dia menekankan bahwa layanan kesehatan terutama dalam keadaan darurat harus tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat segera mendapatkannya.

"Harapannya tidak ada kegiatan cuti secara serentak, supaya semua layanan kesehatan terutama gawat darurat tetap berjalan dan tidak ada yang dirugikan atas adanya hal ini," ucapnya.

Reihana menambahkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk menanggapi masalah ini.

"Kita akan mencari solusinya agar semua pihak dapat terakomodasi dengan baik. Diharapkan akan ada jalan keluar terbaik atas peristiwa ini, salah satunya dengan menyampaikan aspirasi ini kepada gubernur yang kemudian akan dilanjutkan ke pemerintah pusat," tambahnya.

Dalam hal ini, sebagai kepala dinas kesehatan di provinsi, Reihana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dengan meminta para tenaga kesehatan untuk tetap memenuhi tugas dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya layanan kesehatan terutama dalam situasi darurat dan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atas adanya aksi mogok kerja. Sebagai solusi terbaik atas masalah ini, Reihana menekankan bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi semua pihak yang terlibat.