KonotasiNews.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis memberi tanggapan soal pemberitaan negatif lembaga amal ACT. Cholil mengatakan semua lembaga amal atau sosial harus mengedepankan aspek amanah dan transparan dalam mengelola dana umat.

"Kalau dana sosial izinnya di Kementerian Sosial dan itu ada auditnya. Begitu juga kalau lembaga amil zakat juga ada regulasinya, semuanya harus transparan," kata Cholil, Senin (4/7/2022).

Cholil menyebut, untuk melihat apakah aspek transparansi sebuah lembaga amal, diperlukan sebuah audit. Melalui audit, laporan pertanggungjawaban lembaga amal akan bisa dilihat publik.

"Soal apakah memenuhi aspek transparansinya harus buka laporannya. Tentu pengawasnya yg lebih tahu atau dibukan ke publik," imbuhnya.

Cholil juga menanggapi pemberitaan yang ramai soal ACT. Ia berharap, sorotan media saat ini bisa menjadi atensi bagi ACT berbenah jika dugaan penyelewengan dana itu terbukti benar.

Baca juga: PPATK Temukan Banyak Transaksi Mencurigakan Pada ACT

Ia mengatakan, setiap penyelenggaraan dana sosial harus mengutamakan hak umat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan agar donatur bisa menyalurkan amal atau donasi secara tepat sasaran.

"Saya berharap berita itu bisa jadi koreksi kepada kita untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan dana umat. Penyelenggara dana sosial seharusnya mengutamakan hak umat yang membutuhkan," kata Cholil.

"Bagi para dermawan agar lebih tepat memilih lembaga sosial. Insya Allah saat mengeluarkan sumbangan dengan prinsip kehati-hatian sudah pasti mendapat pahalanya," tutup Cholil.

Diberitakan sebelumnya, jagat media sosial ramai membincangkan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT, yang diduga menyelewengkan dana sumbangan dari umat.

Tagar #JanganpercayaACT menjadi trending topic di Twitter sejak Senin (4/7/2022) dini hari. Pengguna media sosial mempermasalahkan transparansi ACT dalam hal penyaluran dana donasi.

Bahkan dalam sebuah laporan berita media, gaji CEO ACT disebut mencapai Rp250 Juta per bulan.

Sementara gaji pejabat menengahnya mencapai Rp 80 Juta perbulan, ditambah fasilitas mobil Alphard atau Fortuner.