KonotasiNews.

KonotasiNews.

Menyajikan Berita Berimbang. Menerapkan Kaidah-Kaidah Dan Kode Etik Jurnalistik. Mengedepankan Nilai-Nilai Nasionalisme Demi Persatuan Dan Kemajuan Republik Indonesia.

  • Scallops Goreng dengan Saus Vanilla ala Napa dan Sonoma
  • Zucchini Noodles: Menikmati Masakan Rumahan, Mie Sehat Tanpa Gluten
  • Ayam Oseng Bawang Krispi: Paduan Lezat Oseng Bawang dan Ayam Goreng Renyah
  • Ube Brulee: Dessert Eksklusif dengan Sentuhan Ubi Ungu
  • Jalangkote Makassar: Petualangan Kuliner di Tanah Sulawesi
  • Summer Fruit Salad: Camilan Sehat dan Segar!
  • Sushi Crepes: Dessert Unik yang Menyajikan Kelezatan Crepes dan Whipped Cream
  • Burrata Manis dan Pedas: Kelezatan Creamy dengan Sentuhan Jeruk dan Kuah Madu

Get In Touch

Kemenkumham RI Menghadapi Tantangan dalam Implementasi KUHP Baru

KonotasiNews, Kemenkumham RI Menghadapi Tantangan dalam Implementasi KUHP Baru

KonotasiNews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengemukakan potensi tantangan dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa susunan KUHP di negara multikultural yang beragam tidak mudah. Setiap isu yang diatur dalam KUHP baru kerap menimbulkan kontroversi. Misalnya, saat Kemenkumham memperkenalkan RUU KUHP terkait kohabitasi dan perzinaan, muncul pandangan bahwa RUU KUHP tersebut terlalu mencampuri urusan privasi. Sebaliknya, masyarakat atau koalisi masyarakat sipil di Sumatera Barat berpendapat bahwa aturan terkait kohabitasi atau perzinaan masih terlalu lemah karena bersifat delik aduan.

Namun, pasal-pasal terkait perzinaan dan kohabitasi yang tercantum dalam KUHP baru memberikan perlindungan kepada individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hanya suami atau istri yang bisa mengadukan bagi yang sudah berkeluarga.

Tantangan selanjutnya adalah mengubah paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum terkait dengan KUHP baru. Saat ini, masyarakat umum masih berpandangan bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana balas dendam (lex talionis). Padahal, paradigma hukum pidana modern tidak lagi menjadikan hukum pidana sebagai sarana balas dendam.

Sosialisasi KUHP baru akan dilaksanakan di 16 perguruan tinggi di berbagai provinsi, dimulai dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan dilanjutkan ke berbagai universitas seperti Gadjah Mada, Bengkulu, Riau, Tanjungpura, Padjadjaran, Diponegoro, dan Andalas. KUHP baru juga akan disosialisasikan di Airlangga, Brawijaya, Sulawesi Barat, Pattimura, Mulawarman, Mataram, Halu Ole, dan Muhammadiyah Sorong.

img
Author

KonotasiNews

0 Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *