KonotasiNews.

KonotasiNews.

Menyajikan Berita Berimbang. Menerapkan Kaidah-Kaidah Dan Kode Etik Jurnalistik. Mengedepankan Nilai-Nilai Nasionalisme Demi Persatuan Dan Kemajuan Republik Indonesia.

  • Zucchini Noodles: Menikmati Masakan Rumahan, Mie Sehat Tanpa Gluten
  • Scallops Goreng dengan Saus Vanilla ala Napa dan Sonoma
  • Ayam Oseng Bawang Krispi: Paduan Lezat Oseng Bawang dan Ayam Goreng Renyah
  • Ube Brulee: Dessert Eksklusif dengan Sentuhan Ubi Ungu
  • Jalangkote Makassar: Petualangan Kuliner di Tanah Sulawesi
  • Sushi Crepes: Dessert Unik yang Menyajikan Kelezatan Crepes dan Whipped Cream
  • Burrata Manis dan Pedas: Kelezatan Creamy dengan Sentuhan Jeruk dan Kuah Madu
  • Summer Fruit Salad: Camilan Sehat dan Segar!

Get In Touch

Sertifikat Dijamin Pemerintah Asal Tidak Palsu dan Tidak Terkait Mafia Tanah

KonotasiNews, Sertifikat Dijamin Pemerintah Asal Tidak Palsu dan Tidak Terkait Mafia Tanah

KonotasiNews.com - Presiden melalui Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dijamin oleh Pemerintah asal setifikat tersebut tidak palsu dan tidak terkait mafia tanah. Menurut Mahfud sertifikat yang telah diberikan oleh presiden kepada rakyat akan dijamin oleh pemerintah.

Adapun berita ini mencuat kembali di media twitter pada 02/07/2022 dengan hashtag #SertifikatPalsuPresiden. Sedangkan sebelumnya mahfud telah menjelaskan dalam twit nya posisi kasus terkait berita tersebut.

Menurut mahfud, Tanah yang jadi obyek pemberitaan tersebut tak terkait dan berada jauh di luar aset Bank Aspac (lapangan golf, hotel, dll) yang disita oleh Satgas BLBI Rabu tgl 21 Juni '22.

KonotasiNews juga telah melansir cuitan dari akun @NayoanAngelyca. Dalam tweet nya menanyakan kepada para pakar hukum di Indonesia soal apakah pembagian sertifikat palsu oleh seorang kepala negara tidak termasuk pelanggaran pidana?. Dalam tweet tersebut dicantumkan gambar Presiden Joko Widodo yang tengah membagikan sertifikat pada masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.

"Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hadi, dalam keterangan tertulis, Senin (27/6).

Hadi berupaya mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul. Dia menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. "Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," kata Hadi.

img
Author

KonotasiNews

0 Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *