KonotasiNews.com - Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengungkapkan belum ada pembicaraan terkait tambahan 10.000 kuota haji. Ini disebabkan oleh tidak masuk dalam sistem E-hajj.

"Memang di E-hajj itu tidak masuk. Karena tidak masuk kita tidak punya landasan untuk membicarakannya secara resmi kecuali masuk dalam sistem E-hajj," ucap Diah di Mekkah, 28/06/2022.

E-hajj yang digunakan sebagai sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik. Hal tersebut diterapkan Arab Saudi secara seragam dan serentak kepada seluruh negara yang mengirim jamaah haji.

Berbeda dengan penambahan biayai Masyair untuk Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), yang masuk dalam E-hajj. Sehingga ada pembicaraan antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja.

Sehingga, DPR tidak bisa membahas lebih lanjut soal kabar tambahan 10.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi karena tidak ada landasan di sistem E-hajj.

Terlebih lagi, pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia jelang closing date pada 3 Juli 2022. Sedangkan konsentrasinya masih pada pemberangkatan jamaah gelombang kedua.

"Kalau sekarang tambahan agak susah ya karena menyangkut pendanaannya juga. Nilai manfaat dana haji lalu persiapan di Tanah Air, ini tanggal 3 Juli Saudi sudah tutup kita ga bisa menunggu tiba-tiba dapat kuota tambahan, sulit juga secara teknis," katanya.

Menurutnya, masalahnya bukan akan dibicarakan atau tidak, tapi kuota tambahan itu tidak ada di E-hajj.

"Kita kan bergerak terintegrasi, kuotanya di E-hajj, jadi berapa kuota kita, berapa masyairnya, jamaahnya, vaksinnya itu semua ada di E-hajj.
E-hajj itu tidak ada kuota itu, jadi kita tidak bisa dibahas, jadi sudah selesai masalahnya tidak ada karena memang secara eksistensi kuotanya tidak termasuk dalam ruang formal itu," katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat mengatakan, tidak ada landasan resmi terkait kuota tambahan kalau tidak ada dalam E-hajj.

"Saya kira kalau suara di luar berkembang bagaimana kalau tidak ada di E-hajj kita juga tidak bisa. Dan dalam sisi waktu, teknis khususnya di Tanah Air apalagi semua petugas bahkan tim pengawas juga sudah sampai di Arab Saudi, saya kira itu yang perlu menjadi bahan pertimbangan," tambah Arsad.